Rapat Pemuktahiran dan Focal Point Bersama Tim Setneg RI, Inspektorat Tuntaskan Pengaduan Masyarakat.

Palembang -Irkab (19/9/2019), sebanyak sembilan belas Inspektorat Kabupaten/Kota berkumpul di Inspektorat Daerah Provinsi yang beralamat di jalan Kapten A. Rivai Palembang, kegiatan tersebut menindaklanjuti surat Inspektur Provinsi nomor : 700/902/ITDAPROV.IV/2019 tertanggal 9 September 2019 yang ditujukan kepada Bupati/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara RI, pembahasan yang dilakukan terkait dengan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat dan rencana aksi kedepan.

Tim Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Sekeretariat Negara RI dalam pengantarnya menyatakan kedepan dirumuskan penanganannya akan dilakukan secara terpadu dan penerusan dumas ke pemerintah daerah terlebih dahulu melalui Inspektorat Provinsi diseluruh indonesia, selanjutnya diteruskan ke Inspektorat Kabupaten/Kota dalam provinsi. Jumlah pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh kementerian di provinsi Sumatera Selatan sebanyak 20 surat.

Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin melalui Sekretaris Inspektorat Daerah Subhan Suryansah, SE memberikan penjelasan kepada Tim Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Sekretariat Negara bahwa ada empat surat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin yaitu terusan dari kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri, dari keempat surat tersebut satu diantaranya lebih mengarah kepada permohonan pembangunan atau proposal yang meminta pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan sedangkan tiga lainnya benar pengaduan masyarakat.

Lebih lanjut diakui oleh Subhan Suryansah, SE pengadun masyarakat tersebut 2 diantaranya telah selesai ditindaklanjuti namun masih terdapat satu pelaporan yg masih di proses baik oleh pemkab Banyuasin maupun perwakilan Ombudsman Sumsel, karena mengalami hambatan data dan informasi yg disebabkan kasus sudah terlalu lama, atas hambatan tersebut dimohonkan arahan dan masukan dari tim Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara terkait permasalahan tersebut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*